KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM ERA REFORMASI

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya reformasi hukum telah
dilakukan di negara kita, terfepas dari penilaian yang bernada sinis tentang hasil
reformasi yang dihasilkan. Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan UU No. 4
Tahun 1999 tentang Otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini
dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang-undang yang menjadi sendi
kebijakan Pemerintah Orde Baru yaitu :
1. UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
Sesuai dengan tuntutan reformasi maka dengan penggantian Undang-undang
yang baru ini seharusnya memberikan adanya peluang untuk adanya suatu otonomi
yang lebih luas dari masa sebelumnya dan lebih memperdayakan masyarakat adat
dan lembaga-lembaga adat yang ada di negara kita, misalnya: runggun (lembaga
kekerabatan Adat Karo), lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau), dalihan
natolu (Taput) dan lain-lain. Secara konsepsional, dibanding dengan peraturan
sebelumnya memang terdapat kemajuan mengenai hal ini, namun kalau kita
bandingkan dengan misalnya apa yang dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat,
hasilnya belum serupa.
Dalam pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang
Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara dicantumkan satu penegasan yang sangat
mendasar yang menyatakan :
“Kami, masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asalusul
leluhur secara terum-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki
kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh
hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakat.

Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya Masyarakat Adat di
seantero Nusantara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam istilah Bhineka
Tunggal Ika. Tapi, kenyataannya kami tidak memperoleh pengakuan atas
kedaulatan, kehidupan Masyarakat Adat dalam Republik Indonesia mengalami
penderitaan-penderitaan yang serius. Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari
tidak diakuinya Kedaulatan Masvarakat Adat oleh Kedaulatan Negara Republik
Indonesia dalam berbagai praktek penyelenggaraannya.
Konsep penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat yang ampuh menghilangkan
kedaulatan Masyarakat Adat. Seperti yang terdapat dalam ketentuan UUPA, UU No.
5/1967, UU No.11/1967, Pemegang Hak Menguasai Negara adalah pemerintah Pusat
yang pada prakteknya telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang membuka
peluang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Kongres Masyarakat Adat Nusantara ini pada pokoknya menggugat posisi
Masyarakat Adat terhadap Negara. Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara harus ditata ulang. Pengingkaran terhadap Kedaulatan Masyarakat Adat akan dengan
sendirinya melemahkan kekuasaan Negara.
Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret
1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berisi : Bahwa
dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat
Nusantara ;
1. Adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan
Masyarakat Adat yang utama ;
2. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan
negara yang berlaku seragam sifatnya.
3. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu
mampu mengembangkan suatu sistem kehidupan sebagaimana yang diinginkan
dan dipahami sendiri. Oleh sebeb itu negara harus menghormati kedaulatan
Masyarakat Adat ini.
4. Masyarakat Adat pada dasarnya terdiri dari mahluk manusia yang lain oleh sebab
itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas
menurut nilai-nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang
keluar dari kepatutan kemanusiaan universal dan tidak sesuai dengan rasa
keadilan yang dipahami oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.
5. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat
Nusantara wajib untuk saling bahu-membahu demi terwujudnya kehidupan
Masyarakat Adat yang layak dan berdaulat.
Merespon tuntutan di atas pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun
1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap
“hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA.
Kebijaksanaan tersebut meliputi :
a. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1)
b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari
masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).
Maksud dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman dalam
pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta
langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat, dalam
kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional.
Pengaturan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas diwenangkan kepada Daerah
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6) sesuai dengan
maksud UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan dengan demikian
akan lebih mampu menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Apabila kita simak jiwa dan makna yang terkandung dalam UU No. 22 Tahun 1999
ini khususnya tentang pengertian “Desa” secara utuh, maka merupakan suatu beban
dalam mengkaji secara cermat tentang hak asal-usul dan susunan asli suatu desa,
kesatuan masyarakat hukum pendatangnya serta sejauh mana organisasi
masyarakat hukum ini masih etis serta kewenangannya. Kata-kata “susunan asli suatu desa” mengingatkan kita pada orasi van Vollenhoven
pada tanggal 2 Oktober 1901 yang menegaskan, bahwa untuk mengetahui hukum
maka terutama perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah mana juga pun,
sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum (baca masyarakat hukum),
dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.7
Sebagai gambaran, maka masyarakat adat yaitu :
1. Masyarakat Hukum Territorial
2. Masyarakat Hukum Genealogis
3. Masyarakat Hukum Territorial-Genealogis
4. Masyarakat Hukum Adat -Keagamaan
5. Masyarakat Hukum Adat di Perantauan
6. Dll.
Sedangkan menurut Ter Haar (1960:16), masyarakat hukum adalah :
“Kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai
kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik berwujud atau tidak berwujud”.8
Dan bila dikaitkan dengan tiang-tiang yang ditegakkan oleh van Vollenhoven ada 7
antara lain persekutuan hukum (tiang pertama), hak ulayat (tiang kedua).9
Untuk ini, contoh kasus Hukum Tanah Adat, Kasus Tanah Adat Menjadi Tanah
Negara.10
Kasus Posisi :
- Hamparan hutan di kawasan Kecamatan Aesesa, Kabupaten daerah Tk. II Ngada,
Bajana, sejak dahulu dihuni oleh dua suku, yaitu suku Mbay dan suku Dhawe.
Kedua suku ini menguasai wilayah tersebut.
- Hutan yang luasnya 36.000 M2, 1935, seorang warga dibantu warga suku (Mbay),
membuka sebagian hutan untuk kebun, yang setelah pendudukan Jepang menjadi
perkebunan kapas.
- Setelah Jepang menyerah, kebun kembali dikerjakan oleh pembuka hutan semula
yaitu Amir Mandar/keluarganya (suku Mbay).
- Pada tahun 1962, Kepala Suku Dhawe, Rapu rae menyerahkan tanah adat kepada
Bupati Ngada. Pada 14 Mei 1987 dibuat “Surat Penyerahan” dari suku Dhawe
kepada Bupati KDH Tk. II Ngada.
- Penyerahan tanah Adat dilakukan dengan memotong kerbau disaksikan kepala adat
setempat, kepala Desa Dhawe. Kades Mbay. Mosalaki.
- Pada waktu Amir Mandar (Suku Mbay) akan mengerjakan kebunnya, Pejabat
Pemda melarang dengan alasan milik Pemda, berdasarkan Surat Penyerahan 14
Mei 1987.
- Oleh karena itu Suku Mbay mengajukan gugatan.
Dalam kasus diatas dapat diangkat “Abstrak Hukum” sebagai berikut :
- Tanah/kawasan hutan yang terletak dalam wilayah suku Mbay (dikabupaten Dati II
Ngada) sebagai suatu rechtsgemeenschap (persekutuan hukum adat) merupakan
“tanah ulayat” yang menurut suku Mbay disebut : “Tanah Bebas”, bila seorang
warga suku tersebut dengan izin dan bantuan suku Mbay membuka hutan dan
menggarap “tanah bebas” tersebut sebagai kebun, maka tanah kebun ini menurut
suku Mbay disebut “Tanah Tidak Bebas” atau “Terang” yaitu bidang tanah yang
telah menjadi hak milik seorang warga suku yang bersangkutan. – Bidang “Tanah Tidak Bebas ” dari suku Mbay, yang telah menjadi hak milik
perorangan warga suku yang bersangkutan tidak dapat diserahkan oleh suku
Dhawe kepada Pemda sebagai “Tanah Negara” tanpa izin pemilik tanah yang
bersangkutan.
- Kasus ini adalah : kasus “Hak Ulayat” (beschikkingsrecht) berhadapan dengan “Hak
Perorangan” (Inlands bezitrecht) menurut van Vollenhoven.
Demikian catatan kasus ini. Keputusan Mahkamah Agung RI No.
1387.K/Pdt/1996, tanggal 31 Maret 1998 di atas membuktikan pada kita bahwa
setelah era reformasi pun, masih diakui kedudukan Hukum Adat.
Kemudian tanggal 12 Agustus 1999 lahir UU No. 30 Tahun 1999 Tentang
Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan salah satu usaha
untuk mengembangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam hal ini para
peneliti mulai mengembangkan Teknik Mediasi Tradisional antara lain: Mediasi
Tradisional Dalam Masyarakat Adat di Dataran Tinggi Sumatera Selatan oleh Achmad
Romsah, SH, MH, LLM, Teknik Perundingan Tradisional Dalam Masyarakat Adat
Minangkabau di Sumatera Barat oleh DR. H. Siyahmunir A. M, SH.
D. Kesimpulan
Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati
nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai
dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional.
Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat
adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan
Pengadilan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan
pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional
dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

About these ads

~ oleh tommy utama sh pada Juli 14, 2010.

Satu Tanggapan to “KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM ERA REFORMASI”

  1. thanks yaa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: