TINDAK PIDANA ASURANSI SEBAGAI LEX SPECIALIS TERHADAP BEBERAPA PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM KUHP YANG SIFATNYA LEX GENERALI

Dalam hukum terdapat suatu asas penting, yang dikenal dengan ?lex specialis derogat legi generali?. Secara sederhana hal ini berarti aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (generali). Apabila dihubungkan dengan pandangan Dworkin, dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki ?validity? sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi ?aturan perundang-undangan?, tetapi tidak merupakan suatu ?aturan hukum?. Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa ?hukum? tidak selalu identik dengan ?undang-undang?.

Mengenai persoalan apakah aturan yang berifat khusus itu (lex specialis) sering terjadi kekeliruan pemahaman. Seharusnya metode yang digunakan dalam hal ini tidak bersifat induktif (dari umum ke khusus), melainkan justru deduktif (dari khusus ke umum). Mengkaji suatu aturan apakah bersifat umum atau khusus harus berpangkal tolak dari aturan yang ?diduga? bersifat khusus itu dibandingkan dengan aturan umumnya. Dengan kata lain, harus dapat diidentifikasi dalam aturan yang bersifat khusus itu, sifat-sifat umumnya terlebih dahulu, yang hal itu hanya dapat diketahui apabila dikuasai dengan baik aturan yang bersifat umum tersebut. Selain hal-hal yang bersifat umum, dalam aturan yang bersifat khusus akan terdapat hal-hal khusus lainnya. Dengan demikian, aturan yang khusus (lex specialis) berisi hal-hal yang bersifat umum, ditambah hal lain lagi.

Dalam aturan yang bersifat khusus terdapat keseluruhan ciri-ciri (kenmerk) atau kategoris dari aturan yang bersifat umum (lex generalis), tetapi kemudian didalamnya ditambahkan ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu. Apabila dalam suatu aturan hukum, tidak memuat norma yang hakekat addressat-nya tertuju pada perlindungan benda-benda hukum yang umum ditambah sifat khususnya, maka tidak dapat dikatakan sebagai lex specialis. Demikian misalnya, aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tidak dapat dipandang sebagai lex specialis dari KUHP, karena didalam Undang-Undang Pers melulu berisi hal-hal yang khusus pers.

Aturan hukum yang memuat asas ?lex specialis derogate legi generali? dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori rule of recognition. Mengingat asas ini mengatur aturan hukum mana yang diakui abash sebagai suatu aturan yang berlaku. Dengan demikian, asas ini merupakan salah satu secondary rules, yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur (pembatasan) penggunaan kewenangan (aparat) negara dalam mengadakan suaru represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut.

Sebagai asas yang mengatur penggunaan kewenangan, dilihat dari teori tentang criminal law policy dari Ancel, asas ?lex specialis derogat legi generali? merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (application policy). Artinya, persoalannya bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (formulation policy), tetapi berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, asas ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum apakah suatu peristiwa akan diterapkan aturan yang ?ini? atau yang ?itu?. Sementara, yang ?ini? atau ?itu? tersebut ditentukan oleh manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang bersifat umum, sedangkan manakah aturan-aturan yang lain yang bersifat khusus.

Umumnya suatu asas hukum dipositifkan dalam satu atau lebih aturan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia asas ini terkandung dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. ?Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.? Pasal ini menegaskan keberlakuan (validitas) aturan pidana yang khusus ketika mendapati suatu ?perbuatan? yang masuk baik kedalam aturan pidana yang umum dan aturan pidana yang khusus. Apakah yang dimaksud ?aturan pidana? dalam hal ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Meneladan pada pandangan Friedmann, bahwa suatu sistem hukum terdiri substansi (substance), struktur (structure) dan budaya (culture), maka dapat diyakini suatu aturan hukum adalah sebagian dari substansi (materi) hukum itu sendiri. Dengan demikian, aturan pidana adalah subbagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana itu sendiri. Jika mengikuti Packer, ruang lingkup hukum pidana itu meliputi pengaturan tentang tindak pidana (crime), pertanggungjawaban pidana (responsibility) dan pemidanaan (punishment), maka aturan pidana disini adalah aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Sepanjang terdapat aturan yang sifatnya khusus mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, maka aturan yang sifatnya umum menjadi tidak lagi valid.

Aturan hukum yang mengadung asas ?lex specialis derogat legi generali?, berlaku bukan hanya dalam mensikapi perbuatan-perbuatan yang taatbestand dengan aturan pidana yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga bahkan terutama terhadap aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang lain di luar KUHP. Bahkan sepanjang tidak diatur sebaliknya, asas ini juga berlaku terhadap sesama undang-undang di luar KUHP. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP, yang menentukan: ?ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain?. Dengan demikian, ketentuan Pasal 63 ayat (2) bukan hanya berlaku ketika mencermati peristiwa konkrit dihadapkan pada aturan-aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pemidanaan yang terdapat dalam KUHP, tetapi juga terhadap hal yang sama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dihadapkan dengan KUHP itu sendiri, atau lebih jauh lagi terhadap dihadap-hadapkannya dua atau lebih undang-undang di luar KUHP. Sepanjang suatu peraturan perundang-undangan memuat aturan pidana yang khusus, maka mengenai hal yang sama yang secara umum diatur dalam KUHP (atau undang-undang di luar KUHP yang memiliki sifat lebih umum), menjadi tidak abash atau tidak lagi valid.

Pemberlakuan asas ini bukan hanya terhadap adanya undang-undang pidana khusus, tetapi juga merembes terhadap undang-undang adminstratif yang didalamnya memuat aturan pidana (administratiefstrafrecht). Termasuk tetapi tidak terbatas pada aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang Asuransi). Meminjam istilah Andi Hamzah, dalam hal ini merupakan bentuk pengecualian yang sifatnya diam-diam dari ketentuan-ketentuan umum mengenai hal itu dalam KUHP. Secara deduktif, Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Asuransi, memuat hal-hal umum ditambah hal-hal khusus, terkait dengan industri asuransi.

Sebagai bukti adanya sifat-sifat umum dalam perumusan tindak pidana asuransi adalah digunakannnya beberapa terminologi yang hanya dapat dimengerti dalam rangka KUHP. Beberapa idiom KUHP yang diintrodusir dalam rumusan tindak pidana asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah, ?menyuruh? (Pasal 21 ayat (1)), ?menggelapkan? (Pasal 21 ayat (2), (3)), ?menadah? (Pasal 21 ayat (4)) dan ?pemalsuan? (Pasal 21 ayat (5)). Idiom-idiom tersebut hanya dapat dipahami apabila dikaitkan dengan definisi tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, karena Undang-Undang Asuransi itu sendiri tidak menjelaskannya lebih jauh.

Misalnya sehubungan dengan ?penggelapan premi asuransi? dapat dijelasakan menurut konstruksi sebagai berikut. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi: Barangsiapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Mengingat tidak ada penjelsan lebih lanjut dalam Undang-Undang Asuransi apa yang dimaksud dengan bestanddeel ?menggelapkan? disini, maka untuk dapat memahaminya harus ditinjau rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP. ?menggelapkan? adalah kata kerja dari kata benda ?penggelapan? yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP.

Pasal 372 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupah (cetak tebal dan huruf miring oleh penulis).

Dalam bidang pembuktian, Penuntut Umum harus dapat membuktikan seluruh bagian inti (bestanddeel) Pasal 372 KUHP (umum) ditambah bagian inti yang sifatnya khusus, yaitu ?barang? yang digelapkan berupa premi asuransi ketika mendakwa seseorang melakukan tindak pidana asuransi sebagaimana Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992.

Penggunaan idiom-idiom hukum pidana seperti ?menggelapkan? sebagai bagian inti (bestanddeel) tindak pidana asuransi mewakili hal-hal umum (lex generali), ditambah misalnya premi asuransi, kekayaan perusahaan asuransi atau dokumen perusahaan asuransi dan lain-lain, sebagai representasi dari sifat kekhususannya (lex specialis). Dengan ketentuan ini, khusus berkenaan dengan, pengelapan premi, penadahan kekayaan perusahaan asuransi atau pemalsuan dokumen perusahaan asuransi, pasal-pasal KUHP tentang penggelapan, penadahan atau penipuan menjadi tidak abash atau valid.

Selain penyimpangan secara diam-diam, Undang-Undang Asuransi juga memuat penyimpangan secara yang tegas dari ketentuan dalam KUHP. Apabila addressat tindak pidana dalam KUHP yang diwakili dengan istilah ?barangsiapa? tertuju pada hanya orang perseorangan (natuurlijkpersoon), maka dalam Undang-Undang Asuransi hal itu berarti lain dan lebih luas. ?Barangsiapa? dalam rumusan tindak pidana asuransi, berarti ?orang perseorangan? dan ?badan hukum (rechtpersoon) dan badan usaha bukan badan hukum?. Penyimpangan secara tegas ini ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Istilah ?badan hukum dan badan usaha bukan merupakan badan hukum? merupakan istilah yang maknanya lebih sempit dari istilah korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Korupsi menentukan bahwa, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sekalipun korporasi dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Asuransi disisipkannya istilah ?badan usaha? mempunyai makna lain. Dalam penuntutan harus dapat dibuktikan bahwa memang aktivitas usaha perasuransian telah berlangsung, dan tidak hanya sekedar status badan hukum atau bukan badan hukum yang penting. Akibatnya, membuktian suatu korporasi melakukan tindak pidana asuransi menjadi lebih sulit ketimbang membuktikan hal serupa yang melakukan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal di atas maka dapat digarisbawahi, bahwa khusus berkenaan dengan addressat tindak pidananya Undang-Undang Asuransi bersifat lex specialis daripada KUHP dan/atau Undang-Undang Korupsi.

Ketentuan khusus yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan secara tegas lain dari perumusan tindak pidana asuransi terhadap rumusan tindak pidana dalam KUHP adalah model pengancaman pidananya. Dalam KUHP umumnya berlaku stelsel pidana alternatif. Artinya, jika beberapa pidana pokok diancamkan dalam suatu tindak pidana maka diantara pidana-pidana pokok tersebut diancamkan secara alternatif. Berbeda halnya dengan pengancaman pidana dalam tindak pidana asuransi, justeru dirumuskan dalam stelsel kumulatif. Penjara dan denda diancamkan secara kumulatif. Hal ini menyebabkan sifat nestapa pidana dalam tindak pidana asuransi menjadi lebih berat dibandingkan sifat nesatapa dari tindak-tindak pidana lain yang ditentukan dalam KUHP. Sepintas lalu alternatif (penjara atau denda) tentu lebih ringan dibandingkan kumulatif (penjara dan denda). Konsekuensi logis dari hal ini adalah dapat timbul anggapan bahwa ?sifat jahat? tindak pidana pengelapan asuransi lebih besar daripada pembunuhan sekalipun. Bagaimana tidak, penggelapan asuransi diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun) dan denda Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sementara pembunuhan sebagai salah satu delik yang paling berat dalam KUHP ?hanya? diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau denda sembilan ratus rupiah . Sungguh suatu ironi tetapi nyata ketika perumusan tindak pidana asuransi bersifat lex specilais dibandingkan dengan beberapa perumusan tindak pidana dalam KUHP.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 16/07/2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: