Paripurna DPR Tak Demokratis

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tidak diberikan kesempatan menanggapi interupsi anggota DPR untuk menjelaskan posisi pemerintah dalam RUUK DIY. Gamawan pun menilai forum sidang paripurna tidak demokratis.

“Katanya demokrasi, kesetaraan, tapi saya tidak boleh menjelaskan. Berarti forum ini tidak demokratis,” protes Gamawan, usai menyepakati pengesahan UU Parpol di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Dia kecewa karena ia tidak diberi kesempatan menjelaskan posisi pemerintah soal UU Keistimewaan Yogyakarta. Padahal, anggota DPR sudah mengkritiknya dengan tajam menyebut

“Saya ingin menyampaikan itu, saya meminta hak suara saya tapi dibatasi. Saya ingin menjelaskan duduk persoalannya soal Keistimewaan Yogyakarta,” papar Gamawan.

Gamawan menuturkan, ia berdiri di hadapan Paripurna DPR mewakili Presiden. Sudah semestinya ia dihormati oleh masyarakat.

“Pemerintah berhak mensosialisasikan karena saya ini kan leading sektornya saya. Kalau dia bicara minta dihormati ya hormati saya bicara,” protes Mendagri.

Menurut Mendagri, ia berhak mensosialisasikan terkait Keistimewaan DIY kepada rakyat. Anggota DPR dimintanya memahami perannya.

“Kita pemerintah berhak melakukan sosialisasi karena sudah menjadi pembicaraan rakyat . Jangan siapa saja boleh ngomong kalau pemerintah bicara disalahkan,” paparnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari FPDIP Ario Bimo mengkritik Mendagri dengan menyebut Mendagri latah menanggapi perdebatan Keistimewaan DIY. Mendagri menurutnya harusnya berdiam diri terkait draf tersebut.

Patrialis: Kasihan Mendagri Tak Diberi Kesempatan Bicara di Paripurna

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menyesalkan sikap DPR yang membatasi Mendagri Gamawan Fauzi yang hendak mengklarifikasi terkait Keistimewaan Yogyakarta di paripurna DPR. Menurut Menkumham, semua orang berhak berbicara, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.

“Siapapun berhak berpendapat dalam negara hukum ini. Itu harus paham, kan orang itu emosi saja, kasihan Mendagrinya,” keluh Patrialis, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12/2010).

Hal ini disampaikan Patrialis menyusul kekecewaan Mendagri Gamawan Fauzi yang tidak diberi kesempatan berbicara di paripurna DPR. Padahal Mendagri sempat diprotes keras anggota DPR terkait kebijakannya menata keistimewaan Yogyakarta.

Patrialis sendiri mengikuti rapat paripurna DPR sebagai wakil pemerintah mendampingi Mendagri. Patrialis mengingatkan agar semua pihak bersabar terkait pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Ia meminta anggota DPR tidak melupakan substansi keistimewaan Yogyakarta, dibalik perdebatan terkait posisi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Nanti keputusannya di DPR itu tergantung pembahasan DPR dengan pemerintah,” jelasnya.

Apalagi, menurut Patrialis, semua masukan akan didengarkan di pembahasan RUU tersebut. Ia pun meminta semua pihak menunggu dengan sabar untuk keputusan terbaik bagi keistimewaan Yogyakarta.

“Yang resmi pembahaannya kan di DPR, nanti akan terliat pandangan masing-masing fraksi terhadap konsep pemerintah, nanti kita bahas secara demokratis,” tandasnya.

Sempat terjadi ketegangan antara Mendagri dengan Ario Bimo dalam rapat paripurna DPR. Mendagri kecewa karena tidak diberi kesempatan klarifikasi terkait protes Aria yang menuding Mendagri latah soal Keistimewaan DIY.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 16/12/2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: