Vonis Gayus Jadikan Koreksi Bagi Jaksa (boy yendra tamin sh,mh.)

Padang (ANTARA) – Pengamat Hukum dari Universitas Bung Hatta Padang, Sumatera Barat, Boy Yendra Tamin berpandangan dari vonis Gayus HP Tanbunan yang dijatuhkan majelis hakim baru-baru ini, perlu menjadi bahan koreksian bagi jaksa penuntut umum.

“Rendahnya vonis hakim dari tuntutan jaksa dalam kasus korupsi bisa saja dikarenakan faktor dakwaan yang disajikan dan disusun. Akibatnya sampai dalam persidangan dinilai lemah bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang itu, Jumat.

Gayus dalam empat kasus dituntut JPU 20 tahun, dan denda Rp500 juta, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hanya 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta, atau subsider enam bulan kurungan.

Menurut Boy, suatu putusan hakim dalam perkara korupsi tak selalu harus dicurigai adanya indikasi dan dugaan `suap` terhadap majelis hakim.

Sebab, kekeliruan dan terlupakan selama ini bagi publik dan banyak pihak dalam melihat hasil vonis pada hasil akhirnya saja (rendah dan tinggi-setingginya, der).

Padahal, dalam suatu putusan hakim ada pertimbangan-pertimbangan dari dakwaan dan fakta persidangan, sehingga akan terlihat kesalahan terdakwa.

Persoalannya, kata Boy, kalau dalam penyusunan dakwaan kurang baik dan tidak secara matang sebelum sampai pada persidangan, akibatnya bisa saja membuat hasil akhir vonis hakim jauh yang diharapkan JPU.

“Suatu putusan terhadap kasus pidana, akan ikut dipengaruhi baiknya persiapan dan penyusunan dakwaan, bukan dilihat dari pada kesalahan dan pasal-pasal yang dimasukan ke dakwaan,” katanya.

Terkait dalam kasus-kasus korupsi lainnya, dimana pasal-pasal dalam dakwaan yang berlapis-lapis untuk menjerat terdakwa, tetapi sesungguhnya ada di antara pasal tersebut tak mesti harus dipaksakan memasukannya.

Sebab, celah-celah demikian akan menjadi lemahnya suatu tuntun jaksa penuntut umum dan hasilnya diputus hakim jauh dari harapan.

“Seharusnya perkara pidana korupsi harus diukur dari kualitas hukum dan bukan karena desakan dari program pemerintah atau mengejar target,” katanya.

Namun, yang tak kalah pentingnya bagi jaksa penuntut, lebih mematangkan dalam penyajian dakwaan sejak awal sebelum masuk ke pengadilan.

“Kalau sudah matang dari awal (dakwaan), tentu pada akhirnya bisa susuai dengan tuntutan, setidaknya mendekati apa yang diharapkan JPU,” katanya. model cetak

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 23/01/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: