6 Langkah Penataan Ulang Koalisi Versi PAN

Di antaranya, ketua fraksi harus ikut meneken pakta koalisi, dan harus ada jubir koalisi.

Koalisi partai pendukung pemerintah yang nyaris bubar, membuat Partai Amanat Nasional (PAN) gemas.  Apalagi PAN terbilang mitra koalisi pemerintah yang setia. Amien Rais juga geram dengan menyebut anggota koalisi bersikap seperti menikam dari belakang.

PAN pun mendesak agar koalisi ditata ulang.  Menurut partai pimpinan Hatta Radjasa itu, ada enam langkah krusial yang perlu dilakukan untuk menata ulang koalisi.

Pertama, pembenahan mekanisme perumusan keputusan koalisi.  “Sebaiknya setiap isu yang diputuskan dan disepakati di Sekretariat Gabungan (Setgab), harus bersifat mengikat dan betul-betul diamankan anggota koalisi,” kata Ketua DPP PAN Bidang Komunikasi Politik, Bima Arya Sugiarto, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, 12 Maret 2011.

Menurutnya, kebijakan koalisi adalah bersifat mutlak, karena pembentukan koalisi bukan hanya menyangkut kekuasaan (power sharing), tapi juga menyangkut ide (idea sharing).  “Artinya, semua gagasan yang berbeda dipertemukan, bahkan mungkin diperdebatkan.  Setelah ada titik temu dan kesepakatan, barulah gagasan itu dilaksanakan di parlemen,” jelas Bima.

Kedua, koalisi harus menyepakati program tahunan. Misalnya apa saja prioritas RUU yang akan dibahas di parlemen, dan apa saja target pemerintah dalam satu tahun.  Dengan program tahunan yang terencana seperti itu, ujar Bima, koalisi diharapkan tidak hanya lagi sibuk mengurusi hal yang bersifat reaktif dan elitis.

Ketiga, menciptakan koalisi yang solid di parlemen.  Bima mengingatkan, kesepakatan tidak hanya mengikat untuk eksekutif, tapi juga legislatif.  “Bila perlu, yang menandatangani pakta koalisi bukan hanya ketua partai, tapi juga ketua fraksi,” tegasnya.

Ia menekankan, harus ada kejelasan koalisi juga berlaku di parlemen. Menurutnya, hal inilah yang menjadi titik terlemah koalisi.

Keempat, harus ada agenda pertemuan Setgab yang lebih luas.  Ia berpendapat, selama ini pertemuan di Setgab terkesan sangat formalistis dan elitis.  Padahal seharusnya yang dilibatkan di Setgab tidak hanya pimpinan partai, tapi juga anggota dewan, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi.  “Supaya keputusan tidak hanya top down dan instruktif, tapi juga bottom up dan aspiratif.  Dengan demikian, isu-isu kerakyatan masuk ke sana,” sahut politisi muda itu.

Kelima, pernyataan resmi Setgab harus diatur melalui juru bicara yang telah disepakati.  “Tidak bisa setiap orang berbicara atas nama Setgab,” kata Bima. Hal itu menurutnya akan menimbulkan kerancuan, karena tidak jelas mana yang menjadi sikap individu atau koalisi.  Padahal, sikap politik koalisi harus jelas.

Keenam, harus ada mekanisme penghargaan dan sanksi.  “Jika ada pakta politik yang dilanggar, sanksinya apa.  Sanksi yang paling berat tentu harus keluar dari Setgab,” tukas Bima.

Itulah enam langkah penataan ulang koalisi versi PAN.  Tapi, imbuh Bima, karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka segala penilaian dan keputusan akhir diserahkan kepada Presiden sebagai pimpinan koalisi.  “Karena dia adalah pimpinan koalisi, kami harus ikut apapun yang diputuskan Presiden,” tegas Bima.

Namun, bila tidak ada perubahan mendasar dalam koalisi, maka konflik dan masalah yang sama seperti yang terjadi saat ini, akan terus terjadi selama tiga setengah tahun ke depan.  “Nanti tetap akan ada pembelotan,” tutupnya.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 13/03/2011.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: