Siapa Berhak Usut Korlantas, KPK atau Polri?

Kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator untuk roda dua dan roda empat di Korps Lantas Polri membuat hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri terkesan tegang. Dua lembaga penegak hukum itu seperti saling mendahului dalam mengusut kasus korupsi senilai sekitar Rp190 miliar itu. Sebagaimana luas diberitakan, KPK sudah menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo sebagai tersangka. Sejumlah dokumen sudah disita.

Jumat 3 Agustus 2012, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Sutarman menggelar siaran pers khusus mengenai kasus ini. Dia menegaskan bahwa Mabes Polri tidak akan menghentikan penyidikan. Artinya KPK jalan, Mabes Polri tetap jalan juga. Satu kasus diusut dua lembaga penegak hukum.

Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri itu, Sutarman bahkan menyebut KPK sudah menyalahi kesepakatan. “KPK dalam kasus ini telah menerabas MoU dan tidak beretika.”

Sutarman lalu bercerita tentang penangganan sejumlah kasus di mana kerjasama kedua lembaga ini bisa berjalan baik. Salah satunya adalah kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat itu ada kasus dugaan korupsi Bupati Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin, yang kemudian menjabat Gubernur Sumatera Utara.

Dalam diskusi KPK dan Kejati Sumut akhirnya disepakati bahwa KPK menangani Syamsul Arifin yang merupakan pejabat negara, sisanya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut. “Itu merupakan koordinasi antara KPK dan Kejati Sumut, sehingga Kejati Sumut dapat melakuan penyidikan perkara yang sama walaupun KPK sudah melakukan penyidikan,” kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Jadi kerjasama sudah pernah dilakukan dan bisa berhasil. Itu sebabnya Sutarman menegaskan bahwa Bareskrim tidak akan menghentikan kasus ini sampai ada putusan pengadilan atau ketentuan beracara yang mengatur tentang itu. “Saya tegaskan tidak ada klausul satu pasal pun yang bisa menghentikan saya melanjutkan penyidikan,” katanya.

Bareskrim Mabes Polri, lanjutnya, mampu mengusut kasus dugaan korupsi itu sampai ke akar-akarnya. Publik diminta tidak meragukan kapasitas kepolisian dalam penegakan hukum. Polri juga mampu. “Itu sudah kami lakukan. Jangan diragukan kemampuan penyidik Bareskrim.”

Sutarman membantah keras bahwa sikapnya yang keras melanjutkan penyidikan itu adalah bentuk ego institusi Polri. Justru, katanya, itu adalah wujud kepedulian Polri dalam menangani kasus korupsi.”Saya berbicara dari hati yang jujur, yang saya sampaikan apa adanya,” kata mantan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat ini.

Sutarman mempersilakan pihak-pihak yang keberatan dengan langkah Polri itu untuk melakukan gugatan di pengadilan. “Kalau kami dianggap tidak berwenang silahkan digugat di pengadilan,” katanya.

Dalam konferensi pers itu, Sutarman juga mengungkapkan sejumlah keluhan terhadap KPK. Dia menilai lembaga pimpinan Abraham Samad itu tidak memiliki etika dan sopan santun. KPK, katanya, juga telah mengingkari kesepakatan dengan Polri dalam penanganan kasus yang melibatkan para petinggi Polri itu.

Sutarman juga mengeluhkan atas penggeledahan yang dilakukan KPK di Kantor Korps Lalu Lintas Polri di Jalan MT Haryono, pada 30-31 Juli lalu. Bagi Polri, itu melanggar etika. “Ini rumahnya orang, yang punya adalah Pak Kapolri dan Pak Kapolri tidak diberitahukan,” kata Sutarman.

Menurut Sutarman, sebelum penggeledahan kantor Korps Lantas itu ada pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo. Sutarman tidak merinci kapan, di mana dan apa isi dari pertemuan itu.

Tetapi, kata Sutarman, dalam pertemuan itu Abraham Samad sama sekali tidak memberitahukan akan ada penggeledahan di Korlantas. Penggeledahan atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator pembuatan Surat Izin Mengemudi, dengan tersangka mantan Kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Susilo.”Ketua KPK saudara Abraham Samad waktu ketemu Bapak Kapolri tidak sedikit pun menyampaikan penggeledahan. Kemudian jam 4 sore langsung digeledah. Etikanya pun ditabrak, MoU ditabrak,” katanya.

Pada Selasa 31 Juli lalu, Abraham Samad bertemu dengan Kapolri Timur Pradopo di Mabes Polri. Keduanya bertemu membahas  kasus yang membelit Jenderal Bintang Dua itu. Abraham Samad menegaskan bahwa KPK tidak akan kesulitan mendapat berkas-berkas dari kasus itu. Sebab, sudah ada kerjasama dengan Polri. Termasuk kesepakatan soal barang bukti hasil penggeledahan.

“Bahwa barang bukti itu akan dibawa ke KPK untuk diverifikasi. Kemudian yang dibutuhkan oleh kepolisian akan kami kembalikan,” kata Abraham Samad, Selasa lalu.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 4 tersangka. Selain Kepala  mantan Korlantas Mabes Polri Irjen Djoko Susilo, KPK juga sudah menetapkan Wakorlantas Brigjen DP, serta dua rekanan yakni BS dari PT CMMA dan SB dari PT ITI sebagai tersangka.

Sementara  Bareskrim Mabes Polri mengaku sudah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Wakorlantas Brigjen DP, AKBP TF, bendahara Kompol L, dan dua dari pihak pemenang tender simulator SIM. Tiga orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan Mabes Polri ini ternyata sama.

KPK Lebih Berhak

Komjen Sutarman menjelaskan, Polri sudah mulai mengusut kasus ini setelah menerima informasi dalam sebuah majalah nasional pada 29 April 2012 mengenai kasus korupsi simulator SIM. Dalam penyelidikan, Polri sesuai Sprinlid/55/V/2012/Tipidkor tanggal 21 Mei 2012, telah memeriksa 33 orang yang dinilai mengetahui  pengadaan simulator peraga SIM kendaraan roda dua maupun roda empat tersebut.

Kabareskrim mengklaim pihaknya sudah mengirim surat kepada KPK pada 17 Juli 2012 perihal Dukungan Penyelidikan, yang isinya untuk meminta data dan informasi yang dimiliki KPK tentang hasil pengumpulan bahan keterangan dalam perkara dimaksud.

Akhirnya pada 31 Juli, Bareskrim Polri meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Dan pada 1 Agustus 2012, Bareskrim Polri kembali menetapkan 4 tersangka. Salah satu tersangka adalah Wakorlantas Brigjen DP.

Jika dirunut siapa yang terlebih dahulu menangani kasus ini, diketahui bahwa KPK memang jauh lebih awal. “Kami sudah melakukan penyelidikan sejak 20 Januari 2012,” kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Selain itu KPK  juga sudah menaikan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan sejak 27 Juli 2012. “Pada Jumat 27 Juli, kami naikkan kasus ini dengan menetapkan tersangka DS dan kawan-kawan,” jelas Bambang.

Pakar Hukum Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa jika melihat siapa yang terlebih dahulu mengusut kasus tersebut, maka yang paling berhak adalah KPK. Karena berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang KPK, disebutkan bahwa “Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan yang dilakukan bersamaan oleh kepolisian/kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan kepolisian/kejaksaan segera dihentikan.”

“Dalam undang-undang ini kan jelas. Karena KPK yang duluan melakukan penyidikan, maka KPK yang berhak. Dan Polri harus menghentikan penyidikannya dan membantu KPK,” kata Romli yang juga menjadi penyusun UU KPK, kepada VIVAnews Jumat 4 Agustus 2012.

Romli menegaskan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah koordinasi antara kepolisian dan KPK. “KPK dan kepolisian harus saling berkoordinasi untuk segera dapat menyelesaikan kasus tersebut,” ujar Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran itu.

Dalam MoU antara penegak hukum juga diatur bahwa KPK lebih berhak melakukan pengusutan kasus ini.  Mengapa? Karena KPK yang terlebih dahulu melakukan penyelidikan. “Dalam MoU itu kan sudah jelas,” ujar Romli.

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa sesungguhnya mudah saja menentukan siapa yang menanggani kasus ini. Lihat Undang-undang KPK dan nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan KPK. Pasal 8 dalam Kesepakatan bersama itu disebutkan bahwa siapa yang melakukan penyelidikan lebih awal atas sebuah kasus, maka dia yang akan mengusut kasus tersebut.

“Nanti saya akan lihat SPDP, apakah memang itu objeknya sama dan pelakunya sama. Kami akan lihat  ketentuannya. Disamping UU kami juga sudah punya MoU, nanti kita liat,” ujar Basrief di kantor KPK, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2012.

Menurut Basrief dalam penjelasan UU KPK maupun MoU ketiga instansi penegak hukum itu, seharusnya tidak boleh saling bertentangan. Kendati begitu, Basrief sendiri belum bisa memastikan langkah apa yang akan diambil Kejaksaan dalam kasus yang ditangani dua lembaga penegak hukum ini. “Nanti saya lihat dulu. Saya kira mengacu pada UU KPK,” ujarnya.

Kejaksaan Diminta Tolak Berkas Kepolisian

Sementara itu, Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri menilai penetapan tersangka yang sama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan driving simulator oleh pihak kepolisian adalah cacat hukum. Sebab polisi tidak berwenang menyelidiki kasus korupsi yang telah diselidiki terlebih dahulu oleh KPK.

“Jika dicermati, tiga dari lima tersangka baru yang ditetapkan oleh kepolisian per 1 Agustus 2012 merupakan nama-nama yang sudah lebih dahulu dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus yang sama. Kepolisian mengklaim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2012,” kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donal Fariz, di Jakarta, Jumat 3 Agustus 2012.

Menurut Donal, penetapan tersangka yang sama dalam kasus yang sama oleh pihak kepolisian telah melanggar Pasal 50 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya ayat 3 dan 4.

Ketua KPK Abraham Samad juga meminta agar Mabes Polri sebaiknya membantu  penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Karena, KPK sudah terlebih dahulu melakukan penyidikan atas proyek senilai Rp190 miliar ini.

“Kalau berdasarkan Pasal 50 ayat 1,3,4 UU KPK, maka sudah jelas bahwa KPK yang terlebih dahulu melakukan penyidikan, maka instansi lain membantu KPK agar penyidikan ini berjalan lancar. Yang lain membantu semaksimal mungkin,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 2 Agustus 2012.

Kabareskrim Komjen Sutarman menegaskan Mabes Polri tidak akan pernah menyerahkan ketiga tersangka itu kepada KPK. Sebab jelas bahwa Polri juga tengah melakukan penyidikan terhadap mereka. “Saya tidak akan pernah menyerahkan mereka, selama saya masih melakukan penyidikan. Kecuali kalau ada keputusan pengadilan yang memerintahkan saya harus menyerahkan atau menghentikan penyidikan,” kata Sutarman.

Selain itu, kemungkinan besar Polri akan mengambil kembali barang bukti yang disimpan KPK, hasil dari penggeledahan di kantor Korlantas Mabes Polri beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan, kata Sutarman, jika KPK menghalang-halangi polisi dalam melakukan penyidikan kasus tersebut.

“Sesuai dengan kesepakatan pertemuan antara pimpinan, kami akan sharing. Tidak masalah mau disimpan di mana. Tetapi kalau kami tidak diizinkan, kami akan lakukan penyitaan,” tegasnya. Sutarman menantang kejujuran KPK tentang siapa yang lebih dulu menangani kasus ini. Dia menyebutkan bahwa Polri lah yang bergerak lebih dulu.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 04/08/2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: