Sengketa Konsumen Bukan di Kepolisian

SAMBAS – DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sambas meminta agar Polres Sambas mempertimbangkan kesesuaian penanganan sengketa konsumen, dengan surat edaran Kabareskrim No.Pol: B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009. Surat edaran yang ditandatangani Kabaresrim Polri Komjen Susno Duaji tersebut berisikan tentang prosedur penanganan kasus perilindungan konsumen yang disosialisasikan LPKSM KOMNAS PK-PU Indonesia.
“Karena ada laporan kekita keluarga korban yang kini masalah sengketanya dengan perusahaan leasing motor masuk ke ranah pidana, bahkan korban yang sekaligus pemilik motor diancam pasal penggelapan,” ungkap Ketua DPC LAKI Sambas Akhyani BA kepada Pontianak Post, kemarin.

Awalnya, kata dia, korban yang bernama Masdarika membeli satu unit sepedamotor merk Honda Rrevo, dengan masa kredit  36 bulan. Yang bersangkutan sudah mengangsur selama 4 bulan, di mana kini terpaksa menunggak 3 bulan, karena tidak sanggup melanjutkan kredit. Maka selaku pemilik motor, dia mengalihtangankan ke pihak kedua, dengan catatan melanjutkan kredit yang ada kepada perusahaan leasing tersebut. Ternyata, sepedamotor tersebut oleh pihak kedua kemudian dialihtangankan ke pihak ketiga. “Ternyata perbuatan Masdarika ini dianggap pelanggaran hukum pihak leasing, hingga berujung pada laporan polisi dengan tindakan penggelapan,” ujarnya.

Sementara, kata Akhyani, dalam prosesnya, pihak pemilik sepedamotor berniat baik dengan mencari solusi terbaik. Bahkan pemilik sepedamotor kemudian menyerahkan sendiri kendaraan yang dipersoalkan tersebut ke Polres Sambas. “Kalau penggelapan apa dasarnya? motornya ada, BPKP dan STNK atas nama Masdarika juga ada, seharusnya pihak leasing bijaksana membuka tangan (akan) masalah ini dengan cara baik-baik, dan juga lebih baik kepolisian yang memasilitasi masalah ini,” jelasnya.

Kini, disayangkan dia karena persoalan ini bakal masuk ke meja hijau dengan tiga tersangka pemilik motor, pihak kedua, dan pihak ketiga. Hal ini, ditegaskan dia, akan menjadi perhatian LAKI Sambas, apakah penanganan kasus ini sudah prosedural atau tidak? “Karena ada laporan ke kita soal penanganan kasus ini diduga tidak sesuai mekanisme yang ada,” katanya.  Dijelaskannya dalam  surat edaran Kabareskrim, membuat dua pokok yang harus diikuti penyidik Polri di seluruh Indonesia. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga finance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik Polri dengan pasal-pasal pencurian, perampasan, dan hal lain sebagainya. Kedua, pelaporan yang dilakukan lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik Polri dengan pasal-pasal penggelapan dan sebagainya. Surat Bareskrim ini mempertimbangkan KUHAP dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan rujukan dikeluarkannya surat tersebut.

Menurut LAKI, sesuai statemen Kabareskim tersebut, jika terjadi dua persoalan, maka sesuai surat edaran, penyidik seharusnya menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor untuk menyelesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 05/10/2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: