Polda sumbar Diminta Usut Temuan BPK

18052013112339Lowongan-Kerja-Badan-Pemeriksa-Keuangan-(BPK)-April-2013Padang, Padek—Tim Pa­nitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Polda Sum­bar proaktif mengusut te­muan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap potensi kerugian negara di Pemprov Sumbar.

Desakan itu disampaikan Tim PAP DPD kepada Kapolda Sumbar Brigjen Pol Noer Ali, kemarin. Tim PAP DPD yang dipimpin Faruk Muhammad itu, melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda di ruang Rupattama Mapolda Sumbar, Kemarin (17/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 10.00 itu, Tim PAP DPD meminta Pol­da mempresentasikan pe­na­­nganan kasus korupsi di Sumbar.

Dari paparan Kapolda, ada beberapa kasus yang menjadi atensi Polda Sumbar agar pena­nganannya ditingkatkan agar tidak terjadi surat perin­tah penghentian penyidikan (SP3).

Namun, dengan alasan masih dalam penyelidikan, Faruk belum mau menye­but­kan kasus korupsi yang men­jadi atensi Polda Sumbar terse­but.

“Kasusnya masih dalam pe­nyelidikan, dan tidak bisa dise­butkan. Walau sudah dita­ngani, kita tetap meminta Polda lebih tanggap lagi dalam pe­nanga­nan-penanganan ka­sus korup­si,” ujar purna­wira­wan ber­pang­kat inspektur jenderal itu.

Dari beberapa kasus ko­rup­si ditangani Polda Sumbar, ada beberapa kasus yang me­ngen­dap. Untuk itu, Tim PAP DPD meminta Kapolda men­jemput kasus tersebut. “Hasil kunju­ngan ini akan kami kon­sulta­sikan kembali dengan BPK, jaksa agung, KPK, dan Mabes Polri,” ujar mantan Gubernur PTIK itu.

Menanggapi itu, Kapolda Noer Ali mengaku belum me­na­­ngani temuan BPK tersebut. Ka­polda berjanji jika ada in­di­kasi penyimpangan, pihak­nya akan mengambil tindakan hukum terhadap para pe­la­kunya.

Noer Ali menegaskan siap mengawal dan memantau per­soalan-persoalan yang menga­rah pada tindak pidana korup­si, seperti yang disampaikan Tim PAP DPD RI tersebut. “Ang­gota kita yang khusus mena­ngani kasus tindak pida­na korupsi memang minim, namun hal itu tidak kita jadi­kan alas an. Selagi kita mampu, kita akan meng­usut tuntas kasus korupsi di Sumbar,” tegas Noer Ali.

Diberitakan sebelumnya, selama tahun 2005 hingga 2012, Tim PAP DPD menyebut 16 kasus pelanggaran Pemprov Sumbar dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai te­muan BPK. Akibatnya, menye­babkan potensi kerugian ke­uangan negara mencapai Rp 61,1 miliar.

Temuan tersebut tersebar di lima SKPD, yakni Biro Bina Sosial, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman (Prasal Tarkim), Dinas Pe­ngelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Pendidikan dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Prasjal Tarkim menempati posisi tertinggi dengan 10 kasus temuan.(*)

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=43780

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 19/05/2013.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: