Bolehkah Pengusaha Membuat Aturan Libur Lebaran Sendiri?

TOM LAW (27) pertanyaan : Pada Keputusan Bersama Menteri Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 225 Tahun 2013 Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 untuk libur Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah jatuh pada tanggal 28-29 Juli 2014 dan cuti bersama tanggal 30-31 Juli, 1 Agustus 2014. Bolehkah instansi/perusahaan yang tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyrkat tidak menaati aturan tersebut/membuat aturan libur sendiri?

jawaban : TOMMY UTAMA, S.H.

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Anda benar bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 225 Tahun 2013 Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 (“SKB Menteri”), Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah jatuh pada 28 s.d 29 Juli 2014, sedangkan 30 s.d 31 Juli 2014 dan 1 Agustus 2014 ditetapkan sebagai cuti bersama (lihat Lampiran SKB Menteri).
 
Sebelumnya, kami tidak tahu aturan bagaimana yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri terkait hari libur lebaran yang Anda maksud. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa yang Anda maksud adalah perusahaan tersebut tidak memberikan libur kepada pekerjanya pada hari libur hari raya Idul Fitri yang ditetapkan pemerintah, namun menggantinya di hari lain. Begitu pula untuk ketentuan cuti bersama.
 
Hari raya keagamaan, termasuk Hari Raya Idul Fitri (Lebaran) seperti yang Anda tanyakan, merupakan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui SKB Menteri. Pengusaha boleh saja menyimpangi aturan dalam SKB Menteri ini, yakni tetap mempekerjakan buruh di Hari Lebaran, akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan lain yang wajib ditaati terkait mempekerjakan buruh di hari libur resmi.
 
Hal ini telah disebut dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:
 
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
 
Keputusan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) UU Ketenagakerjaan di atas adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus (“Kepmenakertrans 233/2003”). Dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003 diatur pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud yaitu:
a.    pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
b.    pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
c.    pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
d.    pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
e.    pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
f.     pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
g.    pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
h.    pekerjaan di bidang media masa;
i.      pekerjaan di bidang pengamanan;
j.     pekerjaan di lembaga konservasi:
k.    pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.
 
Kemudian, menurut Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans 233/2003, Menteri dapat mengubah jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan perkembangan.
 
Yang menjadi fokus pertanyaan Anda adalah perusahaan itu tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa bidang usaha perusahaan dalam pertanyaan Anda adalah perusahaan yang tidak melayani jasa-jasa yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003, dengan kata lain, di luar yang disebut dalam Kepmenakertrans 233/2003.
 
Mengacu pada Pasal 85 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, jika pekerja/buruh tersebut melakukan pekerjaan di luar bidang-bidang pekerjaan yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans 233/2003, ia tidak wajib bekerja pada hari raya keagamaan.  
 
Walaupun pengusaha bisa menyimpangi aturan dalam SKB Menteri, namun ada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan yang juga mengikat pengusaha, yakni soal mempekerjakan karyawan di hari libur resmi. Yang mana bekerja pada hari libur resmi itu harus ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan dan pengusaha wajib membayar upah lembur.
 
Hal ini telah disebut dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenaker 102/2004”) yang mengatakan bahwa untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Bekerja Lembur?
 
Mengenai upah lembur pada hari libur resmi, dapat dilihat perhitungannya dalam Pasal 11 huruf b dan c Kepmenaker 102/2004, yaitu sebagai berikut:
 
b.    apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka
b.1   perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam;
b.2   apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
c.    apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.
 
Sedangkan mengenai lembur di saat cuti bersama yang ditetapkan pemerintah dapat Anda simak dalam artikel Apakah Berhak Mendapat Upah Lembur Pada Hari Cuti Bersama?.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
1.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-233/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus;
3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;
4.    Keputusan Bersama Menteri Nomor 5 Tahun 2013 Nomor 225 Tahun 2013 Nomor 05/SKB/MENPAN-RB/08/2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.

~ oleh TOMMY UTAMA SH pada 25/07/2014.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: