EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011

•27/11/2015 • Tinggalkan sebuah Komentar

GCJ

Suatu hari, Andi (30tahun) sedang panic dan kebingungan, karena sewaktu dia sedang menyetir mobil CR-V hitam kesayangannya, tiba-tiba dia disetop oleh collector, dan di “ambil” mobilnya. Ketika dia mengelak, dijelaskan bahwa yang “mengambil” tersebut memang merupakan wakil sah dari multifinance yang membiayai pembelian mobil CR-V hitam miliknya tersebut. Ya,…Andi memang membeli mobil dengan cara kredit melalui multifinance dengan mekanisme leasing selama 6 tahun, tapi baru sampai cicilan tahun ke-2, dia tidak sanggup melanjutkan cicilannya, sehingga menunggak pembayaran mobil tersebut selama 3 bulan berturut-turut. Dia memang merasa bersalah karena menunggak, namun dia merasa kaget dan tidak nyaman dengan cara collector “menarik” mobil tersebut pada saat dia sedang menggunakan mobil tersebut.

Ke esokan harinya, Andi mengajukan protes ke multifinance yang melakukan penarikan mobil tersebut. Oleh pihak multifinance, dijelaskan bahwa pada saat memperoleh fasilitas pembiayaan, Andi sudah menanda-tangani Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Lanjutkan membaca ‘EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NO. 8 TAHUN 2011’

Kabar Gembira! Denda Pajak Motor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus

•18/09/2015 • Tinggalkan sebuah Komentar
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menghapus denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama (BBN) untuk ke-2 dan selan‎jutnya, baik untuk kendaraan beroda dua maupun empat.
Kabar gembira tersebut disampaikan Kasi Penetapan dan Penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Batam Diki Wijaya.
Dia menjelaskan, aturan penghapusan denda pajak tersebut sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 37/2015.

Lanjutkan membaca ‘Kabar Gembira! Denda Pajak Motor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Dihapus’

Arti Cacat Hukum

•06/09/2015 • Tinggalkan sebuah Komentar

TOM LAW (27)PERTANYAAN : Arti Cacat Hukum

JAWABAN :

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum.

 Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. 

Ulasan:

 Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Lanjutkan membaca ‘Arti Cacat Hukum’

Arti “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Tindak Pidana Korupsi

•06/09/2015 • Tinggalkan sebuah Komentar

537285_617438504966168_454059320_nPERTTANYAAN : Pada Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ada disebutkan kalimat penyalahgunaan wewenang, apa maksud kalimat tersebut? Apakah harus ada suatu keputusan yang dikeluarkan yang bertentangan? Terima kasih.

JAWABAN :

Arti menyalahgunakan wewenang menurut UU Pemberantasan Tipikor yaitu:

1.    Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan

2.    Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan

3.    Berpotensi merugikan negara

 Sedangkan konsep penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Adiministrasi Negara (“HAN”) yaitu:

1.    Detournement de pouvoir atau melampaui batas kekuasaaan;

2.    Abuse de droit atau sewenang-wenang

 Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Lanjutkan membaca ‘Arti “Menyalahgunakan Wewenang” dalam Tindak Pidana Korupsi’

Sejarah ILC Tak Lepas dari Konflik Organisasi Advokat

•06/09/2015 • Tinggalkan sebuah Komentar

tommy utama sh.....“Tidak ada satu pun organisasi advokat pada waktu itu yang bisa membawakan masalah-masalah hukum ke tengah masyarakat”

Perpecahan di organisasi advokat bukanlah hal yang baru. Banyak masyarakat hukum menyayangkan konflik tersebut. Padahal, Lanjutkan membaca ‘Sejarah ILC Tak Lepas dari Konflik Organisasi Advokat’

 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.841 pengikut lainnya